Gelombang Regulasi Baru Mewarnai Iklim Usaha Indonesia
Tahun 2026 menjadi periode sibuk bagi pemerintah Indonesia dalam menerbitkan berbagai regulasi strategis. Perubahan aturan ini menyentuh hampir seluruh sektor, mulai dari transportasi digital, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan. Bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, memahami dinamika ini menjadi kunci untuk tetap patuh sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul.
Perlindungan Ekosistem Ojek Online Akhirnya Terwujud
Setelah melalui proses panjang, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital . Regulasi ini menjawab harapan para pengemudi ojek online yang telah lama menanti kepastian hukum. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Perpres ini memberikan rasa aman bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi digital .
Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah penetapan biaya layanan aplikasi maksimal 8 persen. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2026 melalui Keputusan Menteri Perhubungan, dan kini dikuatkan slot 6000 dalam Perpres . Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian UMKM sebagai pengampu layanan ojek online, dengan tugas utama mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi, aplikator, dan pedagang .
Pembagian kewenangan dalam Perpres ini terbilang jelas. Kementerian Perhubungan mengatur angkutan orang beserta tarifnya, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab atas pengantaran barang dan makanan . Untuk memastikan harmonisasi, tiga kementerian tersebut membentuk forum komunikasi bersama yang diketuai Menteri UMKM Maman Abdurrahman . Aturan turunan dari Perpres ini ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026 .
Reformasi Perizinan Berusaha dan Dampaknya bagi Korporasi
Di sisi lain, pemerintah mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . Regulasi baru ini tetap mempertahankan empat klasifikasi risiko, namun membawa sejumlah perubahan signifikan. Salah satunya terkait Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) serta penetapan perizinan untuk masing-masing kegiatan usaha .
Perubahan ketentuan investasi juga menjadi sorotan. Nilai minimum modal yang disetorkan kini ditetapkan sebesar Rp2,5 miliar, turun dari sebelumnya Rp10 miliar. Meski demikian, perusahaan tetap wajib mempertahankan modal tersebut dalam rekening perusahaan selama 12 bulan sejak penyetoran, kecuali dana digunakan untuk operasional . Bagi in-house counsel dan pelaku bisnis, penyesuaian dokumen perizinan menjadi langkah wajib agar operasional perusahaan tidak terganggu.
Kewajiban Pajak Digital dan Coretax Mulai Berlaku
Sektor perpajakan juga mengalami transformasi besar pada 2026. Seluruh wajib pajak, baik pribadi maupun badan, kini diwajibkan melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Coretax . Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalisir kebocoran penerimaan negara. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan Global Minimum Tax (GMT) bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal Rp12 triliun, dengan tarif efektif minimum 15 persen .
Bagi pekerja bebas seperti influencer, content creator, dan seniman, tidak ada pajak baru yang dikenakan. Mereka tetap mengikuti ketentuan perpajakan normal sesuai karakteristik penghasilan . Namun, batas omzet Rp4,8 miliar sebagai syarat kelayakan PPh Final 0,5 persen kini dihitung dari agregasi seluruh omzet usaha dan pekerjaan bebas . Perubahan ini menuntut wajib pajak untuk lebih cermat dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya.
Dinamika Regulasi Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat kerangka regulasi industri keuangan. Melalui POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026, OJK memperbarui ketentuan bagi perusahaan sekuritas dan manajer investasi . Klasifikasi kegiatan usaha kini dibagi berdasarkan kapasitas dan permodalan, dengan persyaratan modal disetor minimum yang lebih proporsional. Misalnya, untuk Perusahaan Efek kategori PEKU 3, modal disetor minimum ditetapkan Rp110 miliar dengan MKBD minimal Rp100 miliar .
Sementara itu, transisi pengawasan perdagangan aset kripto dan komoditas strategis dari Bappebti ke OJK mulai berjalan. POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur peralihan tugas dan wewenang tersebut, yang akan efektif pada 1 Januari 2027 . Bagi pelaku industri, periode transisi ini memerlukan persiapan matang agar tidak terjadi gangguan operasional.
Menyikapi Perubahan dengan Kepatuhan dan Adaptasi
Gelombang regulasi di tahun 2026 mencerminkan upaya pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Mulai dari perlindungan pengemudi ojek online hingga reformasi perizinan berusaha, setiap kebijakan membawa konsekuensi yang perlu dicermati. Pelaku usaha dan masyarakat sebaiknya tidak hanya menunggu aturan turunan, tetapi secara proaktif memahami dan menyesuaikan diri dengan kerangka baru ini. Dengan demikian, kepatuhan bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi untuk pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika regulasi.